Advertisement
Pembatasan BBM Bersubsidi Masih Belum Disepakati
Ilustrasi pasokan BBM - Ist
Advertisement
Harianjogja.com, BATANG—Kabar pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang rencananya akan diterapkan 17 Agustus 2024 masih belum final.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan rencana kebijakan pembatasan BBM itu belum mencapai kesepakatan dan masih perlu pembahasan lebih mendalam.
Advertisement
"Enggak, itu masih kita bahas. Belum [akan dibatasi]," kata Arifin saat ditemui di KITB, Jawa Tengah, Sabtu (27/7/2024).
Bahkan, Arifin juga memberikan sinyal pembatasan BBM bersubsidi berpotensi tak dilakukan tahun ini. Dia membenarkan rencana pembatasan tersebut akan diundur kembali.
Untuk diketahui, kebijakan pembatasan ini juga masih menantikan revisi beleid itu bakal menjadi acuan anyar untuk pembelian BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar.
Hal tersebut tertuang pada draft revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur ihwal Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM telah sampai di meja Presiden Joko Widodo.
BACA JUGA: Gim Online Kini Jadi Sarang Situs Judi Online, Anak-Anak Jadi Sasaran
“Sudah dibahas di levelnya Pak Menteri [ESDM] sudah selesai, di Kemenko [sudah], sekarang lagi Bapak Presiden,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/7/2024).
Dadan mengatakan, beleid hasil revisi itu bakal mempertegas batasan kriteria penerima bahan bakar subsidi tersebut di tengah masyarakat.
Berdasarkan catatan Bisnis.com jaringan Harianjogja.com, pemerintah juga dikabarkan tengah menyelesaikan proses legal untuk pengesahan beleid tersebut, setelah pembahasan substansi rampung.
"Pembahasan substansi secara umum sudah selesai, tinggal penyelesaian proses legalnya di Kemenko Perekonomian, Kementerian Sekretaris Negara dan Kemenkumham,” kata Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, Rabu (10/7/2024).
Sentot mengatakan, substansi revisi dari beleid itu di antaranya mengatur ihwal konsumen pengguna Pertalite yang selama ini belum diatur. Pemerintah juga bakal mendefinisikan ulang konsumen pengguna solar yang berhak atas subsidi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pemerintah Salurkan Duit Subsidi BBM hingga Listrik Senilai Rp434,3 Triliun
Sri Mulyani Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 2024 Hanya 5 Persen
Advertisement
Harga Bawang Putih Melonjak, Kemendag Diminta Turun Tangan
Harga Emas Antam Awal Pekan Ini 6 Januari 2024 Stagnan, Termurah Rp843.000
Update Harga Pangan Senin 6 Januari 2025
10.000 Karyawan Sritex Bakal Demo di Jakarta, Ini Tuntutannya
Harga Emas Dunia Diprediksi Kembali Anjlok Pekan Depan
Advertisement
Harga BBM Shell Turun, Cek Daftar Harga Terbaru!
Harga Pangan Hari Ini 5 Januari 2025: Beras, Bawang, hingga Cabai Turun
Usai Putusan MK, Kasus Sengketa Klaim Asuransi Diprediksi Makin Meningkat
Asosiasi Pengusaha Apresiasi Keputusan Pemerintah Soal PPN 12 Persen
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal KRL Jogja Solo Terbaru, Selasa 7 Januari 2025, Berangkat dari Stasiun Tugu Jogja, Lempuyangan, dan Maguwo
Advertisement
Asyiknya Camping di Pantai, Ini 2 Pantai yang Jadi Lokasi Favorit Camping Saat Malam Tahun Baru di Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Update Harga Pangan Senin 6 Januari 2025
- Harga Emas Antam Awal Pekan Ini 6 Januari 2024 Stagnan, Termurah Rp843.000
- Harga Bawang Putih Melonjak, Kemendag Diminta Turun Tangan
- Prediksi Tren Pariwisata DIY di 2025, Pengalaman Budaya hingga Wellness Tourism Bakal Disukai Wisatawan
- Sri Mulyani Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 2024 Hanya 5 Persen
- Bisnis Properti DIY Diyakini Tumbuh 20%, REI Sulit Sediakan Rumah Murah di Bantul dan Sleman
- Pemerintah Salurkan Duit Subsidi BBM hingga Listrik Senilai Rp434,3 Triliun
Advertisement
Advertisement
